PPIDUINBANTEN – Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin (UIN SMH) Banten, Prof. Dr. H. Muhammad Ishom, M.A., menekankan pentingnya bagi para pembimbing manasik untuk mengedepankan pemahaman fikih yang moderat (wasathiyyah) dan mempermudah (taysir) dalam mengawal pelaksanaan ibadah jemaah. Hal tersebut ditegaskannya saat menjadi narasumber utama dalam kegiatan Sertifikasi Mandiri Pembimbing Manasik Haji dan Umrah Angkatan I yang digelar di Le Dian Hotel & Cottage, Kota Serang.Senin (14/9/2026)
Kegiatan sertifikasi ini merupakan hasil kolaborasi strategis antara Fakultas Dakwah UIN SMH Banten, Pengurus Wilayah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Provinsi Banten, dan Kementerian Haji dan Umroh
Dalam pemaparannya yang bertajuk “Manajemen Bimbingan Manasik Haji Berbasis Moderasi Beragama”, Prof. Ishom menegaskan bahwa pembimbing haji tidak boleh bersikap kaku (tasyaddud) atau memaksakan pemahaman fikih yang memberatkan jemaah, terutama di tengah kondisi medan ibadah yang sangat dinamis dan penuh keterbatasan fisik.
Prof. Ishom menekankan bahwa keanekaragaman latar belakang jemaah haji Indonesia mulai dari usia lanjut, kondisi kesehatan, hingga tingkat pemahaman keagamaan menuntut pembimbing untuk bijak dalam memberikan solusi hukum fikih.
“Prinsip moderasi ibadah haji adalah menghadirkan fikih kemudahan yang sah secara syariat. Islam adalah agama yang ramah dan memberikan ruang dispensasi atau rukhsah, sehingga ibadah haji dapat dijalankan secara sah, tenang, dan tidak menyulitkan jemaah,” jelas Prof. Ishom.

Menurut Rektor UIN SMH Banten, Keselamatan dan Kenyamanan Jemaah Adalah Prioritas, sehingga pemahaman moderat sangat krusial saat Jemaah berhadapan dengan situasi padat dan berisiko tinggi di Tanah Suci, Ia menjelaskan seperti saat pelaksanaan wukuf, mabit, maupun lontar jumrah, pembimbing dituntut untuk tidak memaksakan amalan-amalan sunnah jika hal tersebut berpotensi mengancam keselamatan dan kesehatan jiwa jemaah.
“Tugas utama pembimbing bukan hanya mentransfer tata cara ibadah, tetapi juga memastikan jemaah dapat beribadah dengan selamat, aman, dan nyaman hingga kembali ke Tanah Air,” tambahnya.
Selanjutnya Prof. Ishom memaparkan bahwa untuk mewujudkan pelayanan yang berkeadilan, pembimbing haji harus menguasai empat instrumen fikih moderat dalam merespons berbagai persoalan jemaah di lapangan:
1. Fiqh Permusyawaratan (Fiqh al-Tasyawur): Pendekatan yang memadukan doktrin agama, wawasan ilmu pengetahuan, dan pengalaman. Hal ini sangat krusial diterapkan saat menetapkan jadwal Tawaf Ifadah, waktu melontar Jamarat, maupun manuver pergerakan jemaah lainnya.
2. Fiqh Kemaslahatan Bersama (Fiqh al-Mashalih al-‘Ammah): Pendekatan yang menempatkan ibadah haji tidak hanya sebagai ibadah fardiyah (individual), melainkan ibadah kolektif (nafariyyah) sejak keberangkatan hingga kembali ke Tanah Air.
3. Fiqh Berkeadilan (Fiqh al-‘Adalah): Prinsip yang menjamin hak seluruh jemaah tanpa terkecuali untuk memperoleh bimbingan ibadah, perlindungan kesehatan, serta kenyamanan secara adil.
4. Fiqh Prioritas (Fiqh al-Muwazanat wa al-Aulawiyyat): Penataan prioritas hukum yang mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan pencegahan mudarat berdasarkan prinsip keadilan yang lebih luas bagi jemaah.
Mengakhiri pemaparannya, Prof. Ishom mengajak seluruh peserta sertifikasi untuk menginternalisasi prinsip Wasathiyah dalam setiap tahapan bimbingan, yaitu Tawassuth (jalan tengah), Tawazun (seimbang), I’tidal (tegak lurus), Tasamuh (toleransi), Syura (musyawarah), Islah (reformasi), Aulawiyah (prioritas), Qudwah (kepeloporan), Muwathanah (cinta tanah air), La’unf (anti-kekerasan), dan I’tibar al-‘Urf (ramah budaya).




